Reformasi Birokrasi

Maret 18, 2010 at 6:41 pm Tinggalkan komentar


“Reformasi birokrasi perlu diwujudkan untuk memangkas rumitnya pelayanan kesehatan di sejumlah rumah sakit di Jawa Timur, sebab sampai sekarang masih ada tebang pilih, pasien dari kalangan tidak mampu tetap dinomorduakan.”

Itulah langkah awal yang akan diperjuangkan Kartika Hidayati sebagai legislator yang lolos menjadi anggota DPRD Jawa Timur periode 2009-2014 dari daerah pemilihan (dapil) X Gresik dan Lamongan.

Pasalnya, kata perempuan kelahiran Lamongan, 16 Mei 42 tahun silam itu, kendati pelayanan kesehatan hampir di seluruh kabupaten di Jatim bebas biaya untuk kategori pelayanan kesehatan dasar, tapi kenyatannya justru tidak menjadikan membaiknya peningkatan kualitas pelayanan.

Selain itu, rumitnya birokrasi yang menjadikan tumpang tindihnya terhadap pendataan warga miskin oleh masing-masing satuan kerja (satker) sehingga data menjadi tidak valid, bahkan seringkali ditemukan antara data di Badan Pusat Statistik (BPS) di suatu kabupaten mengenai jumlah warga miskin dengan satker lainnya tidak sama, sehingga warga yang mestinya layak dibantu, malah luput.

“Warga sendiri berharap bisa terdaftar dalam kepesertaan pasien yang mendapat bantuan tapi mayoritas mereka enggan dihadapkan dengan rumitnya birokrasi, karena itu pihak terkait harus jemput bola dengan mempermudah pelayanan,” ucap perempuan berjilbab itu.

Untuk itu, ia mempunyai gagasan akan mengawal program-program yang menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat dengan mengusulkan suatu rancangan peraturan daerah untuk mengatur regulasi tentang standar pelayanan kesehatan yang bertujuan merombak rumitnya birokrasi.

“Untuk pengawasan nanti melibatkan langsung peran serta aparat pemerintahan di tingkat desa hingga kabupaten, serta DPRD,” kata perempuan yang mengawali karir politiknya sejak di Komisi C DPRD Jatim 2004-2009 itu.

Jika masih ditemukan adanya keluhan masyarakat tentang suatu pelayanan kesehatan di kabupaten, maka diusulkan agar tidak ada lagi dukungan anggaran kesehatan yang diberikan provinsi kepada kabupaten bersangkutan.

Langkah itu benar-benar akan direalisasikan, kata istri dari Ali Hafidi yang merupakan wiraswatawan di bidang perkayuan di Lamongan itu, karena itu dirinya akan memilih untuk bisa ditempatkan kembali di Komisi C yang khusus membidangi masalah anggaran.

“Dengan duduk di komisi C, saya bisa mengawal setiap keluar-masuknya pemakaian anggaran, apalagi melihat hampir 70 persen anggota DPRD Provinsi merupakan wajah-wajah baru yang bukan tidak mungkin belum menguasai tentang fungsi dan tugas yang akan dilakukan, meski patut diakui mereka mempunyai kemampuan dan kualitas lebih,” tuturnya.

Menurut Kartika yang kini masih aktif menjadi Bendahara DPW PKB Jatim dan sekaligus Ketua Muslimat NU di Lamongan itu, melayani setiap apa yang dikehendaki rakyat itu menjadi suatu kewajiban, namun bukan berarti ada target waktu yang terkesan akan hanya menjadi beban untuk mewujudkan keinginan rakyat.

Agaknya, hal itulah yang mengantarkan perempuan lulusan S2 Managemen Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Surabaya pada tahun 2001 itu memperoleh suara terbanyak nomor satu di dapil X dibanding anggota DPRD lainnya dengan mengantongi 52.000 suara, dan berhasil mendulang suara terbanyak di urutan ke 3 se-Jawa Timur dengan perolehan 174 ribu suara.

Tidak semudah membalikkan tangan untuk bisa meraup suara sebanyak itu, perlu pengorbanan, apalagi kodratnya sebagai ibu rumah tangga yang harus bisa mengatur waktu antara kegiatan di luar tanpa harus mengesampingkan kewajibannya mengurus keluarga, namun dalam benaknya selalu ditanamkan keyakinan setiap kesulitan pasti ada kemudahan.

Berbekal jabatan yang disandangnya sebagai Ketua Muslimat Lamongan, aktif berorganisasi di IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU) Lamongan hingga tingkat Jatim, serta menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Lamongan agaknya bisa membantu melambungkan namanya di masyarakat.

Perempuan yang menjabat sebagai Ketua Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jatim itu selalu menanamkan prinsip pengayoman kepada kader (yunior di organisasi) dengan tetap menanamkan silahturahmi kepada pemilih yang patut diutamakan.

“Jangan hanya memanfaatkan rakyat dalam even tertentu demi mendulang perolehan suara terbanyak, sedangkan jika sudah terpilih melupakan apa yang pernah dijanjikannya,” ujar legislator yang bertekad memperjuangkan kesehatan, pendidikan, dan kemudahan petani dalam memperoleh pupuk di musim tanam itu.

Dalam bidang kesehatan, ibu dua putra dan satu putri itu akan mengusulkan adanya klinik kesehatan di setiap pondok pesantren yang disubsidi oleh pemerintah. Di bidang pendidikan, ia mengusulkan anggaran untuk menambah tunjangan intensif kepada tenaga pengajar TPQ.

Selain itu, ia bertekad untuk meloloskan anggaran pendidikan gratis hingga ke jenjang SMA, sehingga anggaran APBD Provinsi yang dialokasikan 20 persen untuk pendidikan itu harus habis untuk anggaran pendidikan, utamanya pemberdayaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Khofifah support Kartika PPK Lamongan dilantik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Pos-pos Terbaru

KALENDER

Maret 2010
S S R K J S M
    Apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Artikel Lawas

Pengunjung Online


%d blogger menyukai ini: